SOROTANSULTRA.COM | KONSEL – Proyek pembangunan perkuatan tebing Sungai Potoro di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara yang menelan anggaran sebesar Rp 2 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun Anggaran 2024, kini menjadi sorotan publik.
Alih-alih menjadi solusi pengendalian bencana, proyek tersebut justru berubah menjadi ancaman baru akibat pengerjaan yang diduga asal-asalan.
Pantauan langsung di lokasi menunjukkan kondisi proyek yang memprihatinkan. Sejumlah tiang pancang dilaporkan tidak dipasang, membuat struktur bangunan rentan ambruk.
Terlebih saat musim hujan tiba dan debit air sungai meningkat, proyek ini terancam hanyut begitu saja.
Kondisi ini menimbulkan dugaan pengurangan volume pekerjaan dan penyimpangan spesifikasi teknis. Ironisnya, dua nama pejabat yakni Asrudin dan Iksan Porosi, yang disebut sebagai pengguna anggaran, justru saling melempar tanggung jawab.
“Proyek senilai Rp2 miliar, tapi kualitasnya seperti proyek ecek-ecek. Kalau sampai BPK RI Perwakilan Sultra tidak menemukan pelanggaran, maka kredibilitas audit itu patut dipertanyakan,” tegas Andri Togala, Kepala Divisi Informasi dan Data Koalisi Mahasiswa Pemuda dan Ormas (KOMPAS) Sultra.
Tak hanya soal teknis, investigasi KOMPAS Sultra bahkan menyeret dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH). Proyek ini dikabarkan merupakan “titipan” dari pihak yang memiliki kedekatan—bahkan hubungan keluarga—dengan salah satu oknum APH.
“Jika benar ada beking APH di belakang proyek ini, maka ini bukan sekadar proyek gagal, tapi bukti nyata pembusukan sistemik yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum,” tambah Andri.
KOMPAS Sultra pun mendesak Bupati Konsel, Irham Kalenggo, untuk tidak memberikan ruang bagi pejabat yang terseret atau diduga terlibat dalam praktik korupsi. Melantik pejabat bermasalah dianggap sebagai bentuk kompromi politik yang menghambat reformasi birokrasi.
Sementara itu, saat dimintai konfirmasi, Asrudin, mantan Kepala BPBD Konsel, hanya memberikan jawaban normatif bahwa proyek tersebut masih dalam proses audit BPK. Ia enggan menanggapi isu kedekatan pemilik proyek dengan oknum APH.
KOMPAS Sultra mendesak aparat penegak hukum agar tidak tinggal diam. Negara tidak boleh tunduk pada mafia anggaran yang berkedok pembangunan. Tegakkan hukum secara adil – jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
Kami tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi. Komitmen kami adalah menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik.(**)
