SOROTANSULTRA.COM | KONAWE – Sebuah investigasi mengungkap adanya dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Daerah Terpencil (Dacil) senilai Rp270 juta per tahun di Puskesmas Latoma. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan tenaga kesehatan diduga mengalami pemotongan sistematis oleh pihak pengelola.
Berdasarkan keterangan Anton, Am.Kep dan beberapa rekan kerjanya dari Puskesmas Latoma, Kepala Puskesmas berinisial M, diduga melakukan penyimpangan dana Dacil tanpa sepengetahuan Bendahara Umum Dinas Kesehatan, Modus operandi yang teridentifikasi adalah pencairan dana secara non-tunai yang kemudian dikonversi menjadi pembayaran tunai kepada Kepala Puskesmas, sehingga memungkinkan terjadinya pemotongan dana tanpa dokumentasi yang memadai.
“Setiap kali kami mengajukan pertanyaan mengenai dana yang tidak dibayarkan atau mengalami pemotongan, jawaban yang diberikan selalu tidak berdasar,” ungkap Anton.
Para tenaga kesehatan sebelumnya telah diarahkan untuk membuka rekening di Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai sarana penerimaan dana secara non-tunai, sesuai dengan protokol keuangan yang berlaku. Namun dalam implementasinya, terjadi penyimpangan signifikan dari prosedur standar tersebut.
Menurut keterangan Anton, ketidakkonsistenan semakin terlihat ketika alasan pemotongan dana dikaitkan dengan tingkat kehadiran pegawai, padahal justru Kepala Puskesmas sendiri yang sering absen dari kantor. Pertanyaan kritis yang muncul adalah: jika dana dipotong dengan alasan ketidakhadiran, mengapa dana tersebut tidak dikembalikan ke kas daerah dengan bukti setor yang sah?
Analisis terhadap pola pencairan dana yang dijelaskan oleh Anton menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang sistematis. Dari pencairan triwulanan sebesar Rp67,5 juta, hanya sekitar Rp35 juta yang didistribusikan kepada tenaga kesehatan. Sekitar Rp40 juta per pencairan diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi, dengan total akumulasi mencapai lebih dari Rp100 juta dalam satu tahun fiskal.
“Ada yang mengalami pemotongan, ada pula yang sama sekali tidak menerima dana selama setahun penuh. Meskipun demikian, laporan pertanggungjawaban tetap disusun tanpa penyimpangan karena penyusunannya dilakukan secara internal tanpa pengawasan yang memadai,” jelas Anton lebih lanjut.
Anton juga mengungkapkan bahwa mekanisme pencairan dana mengalami perubahan mencurigakan. Pada triwulan pertama, dana ditransfer ke rekening staf, namun mereka diminta untuk mengembalikan sebagian dengan nominal bervariasi antara Rp200.000, Rp500.000 hingga Rp600.000. Memasuki triwulan kedua, sistem berubah menjadi pencairan tunai, periode di mana banyak staf tidak menerima dana Dacil dengan alasan ketidakhadiran.
Situasi mulai mengalami perubahan ketika beberapa staf mengeluhkan praktik ini kepada otoritas terkait.
“Dana triwulan pertama tahun ini Januari hingga Maret ditarik kembali dari rekening puskesmas setelah laporan kami diproses,” ungkap Anton.
“Bendahara Dinas Kesehatan terkejut ketika mengetahui praktik pemotongan yang selama ini berlangsung. Dana tersebut kemudian ditarik kembali, dan sedang dipertimbangkan untuk dikirimkan langsung ke rekening masing-masing tenaga kesehatan,” tambahnya.
Anton menekankan bahwa fokus perhatian para tenaga kesehatan saat ini adalah akuntabilitas terhadap penyimpangan yang terjadi selama tahun anggaran sebelumnya.
“Yang perlu dipertanggungjawabkan adalah praktik pemotongan sistematis yang berlangsung selama 12 bulan penuh,” tegasnya.
Anton, Am.Kep, bersama rekan-rekan sejawatnya menyampaikan ultimatum tegas. “Kami beri deadline waktu 1×24 jam apabila gaji kami tidak dibayarkan yang telah dipotong hingga yang tertahan sebelum lebaran sampai saat ini, maka kami akan melaporkan ke aparat penegak hukum,” tegasnya.
Kasus ini kini menjadi perhatian serius berbagai pihak dan menunggu tindak lanjut dari instansi berwenang. Sementara itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Dacil menjadi tuntutan utama para tenaga kesehatan Puskesmas Latoma, demi terwujudnya tata kelola keuangan yang berintegritas. (*)
