Sorotansultra.com | Konawe – Sejumlah aktivis pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Aktif Pemantau Kebijakan Pemerintah membuka posko pengaduan untuk menanggapi dugaan kecurangan dalam seleksi penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Kabupaten Konawe, untuk tahun 2024
Ketua Forum Komunikasi Honorer Aktif, Andriyadi Mulyadi, dalam rilis pers yang diterima redaksi pada Rabu (08/01/2025), menegaskan bahwa pembukaan posko ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian Sejumlah aktivis pemuda dan mahasiswa atas informasi yang diterima dari masyarakat mengenai indikasi kecurangan dalam proses seleksi PPPK di Kabupaten Konawe.
Andriyadi Mulyadi, mengajak masyarakat, terutama peserta seleksi PPPK yang merasa dirugikan, untuk tidak ragu atau takut melapor kepada Forum Komunikasi Honorer Aktif, jika menemukan dugaan kecurangan, mal administrasi, praktek suap, atau adanya honorer siluman. “Kami membuka posko pengaduan ini untuk memberikan ruang bagi mereka yang merasa ada kejanggalan dalam proses seleksi PPPK, baik di tahun 2024,” ujarnya.
Dalam pernyataan lebih lanjut, Andriyadi Mulyadi, mengungkapkan bahwa dalam seleksi PPPK Kabupaten Konawe tahun 2024, beredar informasi terkait dugaan praktik honorer siluman, mal administrasi, dan Ironisnya, beberapa peserta yang aktif sebagai tenaga Honorer malah tidak lulus pada seleksi tahun 2024
“Hal ini sangat meresahkan. Kami mendengar informasi dalam seleksi PPPK 2024 dan juga mendengar informasi akan di masukkan pada P3K paru waktu bagi mereka yang benar benar Aktif sebagai Honorer, ini kan seperti sebuah lagu lama untuk meninabobokan Honorer aktif agar tidak grasah grusuh, (Tidak protes) kasian mereka mau di iming-imingi dengan janji kelulusan P3K Paruh waktu,” lanjut,. Andriyadi Mulyadi,
Andriyadi Mulyadi, yang juga salah satu Honorer Aktif ini menegaskan bahwa Forum Komunikasi Honorer Aktif Kabupaten Konawe, berkomitmen untuk mengawal proses seleksi PPPK agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tanpa adanya pelanggaran atau kecurangan. Sejak tahun 2023, Forum Komunikasi Honorer Aktif, telah melakukan berbagai aksi protes dan demonstrasi untuk menuntut transparansi dalam seleksi PPPK, mulai dari Kantor Bupati, Kantor DPRD Konawe
“Kami akan terus mengawal proses ini hingga selesai. Kami tidak ingin Kabupaten Konawe tercoreng dengan praktek kotor dalam seleksi PPPK ini,” tegas Anci Sapaan akrabnya..
Posko pengaduan yang dibuka Forum Komunikasi Honorer Aktif akan beroperasi selama dua minggu, mulai tanggal 8 Januari hingga 21 Januari 2024. Masyarakat atau peserta yang merasa dirugikan dapat mengadukan dugaan penyimpangan dengan membawa data autentik dan bukti yang jelas. Laporan dapat disampaikan langsung ke sekretariat Forum Komunikasi Honorer Aktif atau dapat menghubungi kontak person di nomor 0852-4165-7576
Jika ada bukti kecurangan, kami sangat berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan kami untuk melaporkannya. Tujuan kami adalah agar seleksi PPPK di Kabupaten Konawe tahun 2024 dapat berjalan dengan jujur, transparan, dan bebas dari praktek kotor,” tambah Anci.
Anci mengingatkan bahwa setiap laporan yang diterima harus disertai identitas yang jelas dan bukti yang sah. Laporan yang bersifat surat kaleng atau rekayasa tidak akan diproses. “Kami menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Yang penting, laporan harus nyata, dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Forum Komunikasi Honorer Aktif juga menjamin bahwa setiap laporan akan diverifikasi secara administratif dan faktual sebelum diteruskan ke pihak terkait, seperti BKN (Badan Kepegawaian Negara), KPK, dan Polri.
“Kami tidak ingin ada diskriminasi atau kepentingan tertentu yang menghalangi peserta yang memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki akses atau relasi,” tegas Pajarr. “Seleksi PPPK harus memberikan kesempatan yang adil untuk semua pihak, tanpa ada unsur suap atau rekayasa.”
Terakhir, mewakili teman teman Forum Komunikasi Honorer Aktif, berharap posko pengaduan ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan seleksi PPPK yang lebih bersih dan jujur di Kabupaten Konawe.
Laporan: Muh Nasir
